Membangun Kelompok Perikanan

Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Utama Perikanan sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor yang cukup penting yakni Pengelolaan kelompok termasuk sistem komunikasi dan kerjasama yang di bangun antar anggota kelompok, dan tingkat kemampuan SDM Pelaku utama dalam mengakses berbagai bentuk dukungan terhadap usaha (permodalan, teknologi, sarana prasarana, kediklatan, kemitraan, dll). Selain itu, salah satu faktor eksternal yang juga mempengaruhi usaha mereka adalah Sikap Pembina dalam mendampingi pelaku utama perikanan, serta Struktur Birokrasi Pembina itu sendiri dimana dalam hal ini Pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya Pelaku Utama Perikanan, perlu didukung oleh struktur birokrasi yang konduktif, pemberdayaan dan inovatif melalui bentuk pelayanan kreatif dan mampu mengatasi segala macam permasalahan di tingkat lapangan.

Dengan menganalisa berbagai faktor penentu keberhasilan SDM Pelaku Utama Perikanan dalam meningkatkan usaha dan pendapatannya seperti yang disebutkan di atas, maka strategi yang perlu dilakukan dalam  meningkatkan kualitas SDM Pembudidaya agar mampu tetap eksis dalam usaha perikanan, sekaligus mendukung program pemerintah dalam peningkatan ekonomi kemasyarakatan dan menjadikan Indonesia sebagai produsen perikanan terkemuka di dunia, maka strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut.

1. 1.       Membangun komunikasi yang efektif antara Kelompok Pelaku Utama Perikanan dan pihak pemerintah :Komunikasi yang terjalin antara kelompok perikanan dan instansi teknis sangat membantu dalam peningkatan produksi. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan terkoordinasinya kegiatan pengembangan usaha, dimana dari pihak Pembina terus menerus memberikan informasi dan membimbing sesuai dengan perkembangan teknologi dan dilain pihak Pelaku Utama Perikanan dalam bentuk kelompok terus menerus juga memberikan laporan-laporan teknis tentang usaha yang dijalankan. Dengan komunikasi ini dapat merangkum seluruh permasalahan-permasalahan teknis seputar usaha dan dan dapat diambil keputusan secara bersama-sama yang dalam hal ini pemerintah sebagai penentu dan pelaksana kebijakan dan Pelaku Utama Perikanan sebagai yang memanfaatkan kebijakan tersebut.

1. 2.       Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan usaha : Peningkatan dukungan terhadap usaha, baik langkah pembinaan, pelaksanaan pendidikan dan keterampilan, dan keterlibatan mereka dalam merencanakan kegiatan untuk peningkatan produksi merupakan salah satu jalan dalam pengembangan usaha. dukungan terhadap usaha perikanan ini berupa pengelolaan Sumberdaya alam, SDM, teknologi, kelembagaan, sarana dan prasarana. Keterlibatan Pelaku Utama Perikanan dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan agar benar-benar bermanfaat bagi mereka dalam peningkatan kesejahteraannya.

1. 3.       Meningkatkan kualitas dan kuantitas Penyuluh Perikanan dan tenaga teknis lainnya : Penyuluh sebagai sosok Pembina unggulan haruslah mempunyai kompetensi yang dijadikan sebagai pegangan utama. Kompetensi (Keterampilan, pengetahuan, sikap perilaku) ini sangat dibutuhkan dalam upaya pembinaan. Dalam pembinaan, kurangnya jumlah penyuluh akan mengakibatkan tidak maksimalnya proses pembinaan sehingga sangat diperlukan penambahan jumlah penyuluh agar seluruh kelompok dapat memperoleh pembinaan secara merata.

1. 4.       Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dalam pembinaan : Dukungan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam pembinaan. Tersedianya dukungan tersebut akan memudahkan pelaksanaan peningkatan kualitas Pelaku Utama Perikanan. Dukungan ini dapat berupa pemberian bantuan modal dan sarana prasarana serta pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Disisi Pembina sendiri, dukungan operasional pembinaan sangat dibutuhkan di tingkat di lapangan.

1. 5.       Meningkatkan kesadaran Pelaku Utama Perikanan : Kesadaran dalam melaksanakan  usaha dari sisi Pelaku Utama Perikanan sangat perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran atau minat dalam mengembangkan usaha harus ditunjukkan melalui pemanfaatan secara optimal  lahan-lahan percontohan dan memberikan pula jaminan pasar. Jaminan pasar ini mutlak karena pemikiran mereka bahwa setiap produksi harus terjual habis dan tentunya mampu memberikan hasil yang menguntungkan bagi mereka.

1. 6.       Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis : Pelaksanaan kegiatan ini merupakan langkah pengembangan keterampilan usaha dari Pelaku Utama Perikanan. Namun yang menjadi tolok ukur pelaksanaan adalah tingkat kebutuhan mereka akan kegiatan diklat tersebut.  Artinya bahwa, setiap kegiatan diklat harus berdasarkan pada kebutuhan mereka agar tujuan dan manfaat diklat dapat terealisasikan.

1. 7.       Memfasilitasi Penyampaian aspirasi : Aspirasi yang timbul dari keinginan untuk berubah atau mengembangkan kesejahteraan pembudidaya, mutlak diberikan fasilitas. Fasilitas ini dapat berupa pembentukan kelompok yang lebih besar dengan binaan langsung dari pemerintah, akses terhadap penentuan kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kebutuhan usaha. Hal ini dapat menjadi langkah atau sarana yang terbaik dalam menyampaikan suara anggota dalam kaitannya dengan pengembangan usaha mereka.

1. 8.       Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi : Informasi terhadap perkembangan teknologi dan upaya membangun jaringan pasar, perlu untuk dialihkan kepada Pelaku Utama Perikanan. Alih teknologi ini dapat dilakukan dengan melaksanakan pelatihan. Namun untuk lebih memaksimalkan perolehan informasi dibutuhkan saluran komunikasi utamanya dalam bentuk elektronik (internet, telepon) di tingkat pelaku utama.

1. 9.       Peningkatan  kemampuan  SDM sesuai  perkembangan teknologi  :Perubahan  teknologi menuntut untuk melakukan terus menerus upaya peningkatan kemampuan Pelaku Utama Perikanan. Peningkatan keterampilan bertujuan agar mampu lebih memaksimalkan produksi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka.

1. 10.    Peningkatan pengawasan dan evaluasi : Pengawasan terhadap pembinaan akan membantu memaksimalkan pembinaan terhadap Pelaku Utama Perikanan. Pengawasan ini mutlak dilakukan sebagai langkah mengevaluasi sejauh mana kebijakan pengembangan SDM diimplementasikan, melihat secara rinci permasalahan yang ada serta menjadikannya dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya.