Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Adanya sumber daya alam baik di laut, pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi, mendorong timbulnya berbagai usaha yang memanfaatkan air dan tanah. Kegiatan pembangunan sektor perikanan baik di darat maupun di laut tidak terlepas dari daya dukung lingkungan, keberlangsungan sumberdaya alam dan keterpaduan berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan sektor perikanan dan kelautan memiliki dua bidang usaha yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap (Siti Amanah dan Yulianto, 2002). Pola usaha budidaya perikanan hampir sama dengan pola budidaya pertanian terutama pada subsistem pra produksi, sama-sama membutuhkan lahan. Bedanya ialah pada sarana dan prasarana produksi. Selanjutnya perbedaan budidaya perikanan darat dengan penangkapan ikan terletak pada karakteristik sumberdaya pesisir dan laut, dan karakteristik nelayan.
Sumberdaya pesisir sangat rentan pada dampak kegiatan manusia di darat, perubahan alami laut dan tekanan penduduk di wilayah pesisir. Sumberdaya laut, seperti ikan bersifat mobil, sehingga nelayan harus lebih aktif dan dinamis. Sama seperti petani subsisten, nelayan kecil juga berada di strata sosial terbawah. Bedanya, nelayan menghadapi tantangan alam yang lebih berat.
Kondisi laut selalu berubah, dan hasil tangkapan tidak menentu. Ritme kerja nelayan harus sesuai dengan dinamika angin dan laut. Malam melaut, pagi mendarat. Selain itu, nelayan menghadapi situasi penguasaan sumberdaya alam yang berbeda, ada yang open access seperti di ZEE, ada yang milik publik dan komunitas adat, ada yang milik pribadi dan ada yang milik pemerintah. Pada suatu saat, nelayan dan masyarakat pesisir lain, berhadapan dengan batas-batas penguasaan sumberdaya alam yang jelas dan pada saat lain, berhadapan dengan batas-batas kepemilikan yang tidak jelas.
Selanjutnya, baik nelayan maupun pembudidaya skala kecil hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kondisi ini mengakibatkan mereka tidak mampu mengakses modal dan berbagai sarana untuk pengembangan usaha dan memperbaiki kualitas hidup. Modal, pendidikan, kesehatan, dan pemasaran ikan yang mereka tangkap terbatas. Pemecahan masalah tesebut memerlukan program pengembangan kapasitas para nelayan kecil itu. Penyuluhan dapat memberi kontribusi pada peningkatan kemampuan nelayan. Melalui penyuluhan, akan terjadi perbaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nelayan. Bisnis mereka akan berkembang, demikian pula lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat setempat.
Ada berbagai pendekatan yang dapat
dilakukan untuk mengubah perilaku warga
masyarakat. Jika meningkatkan pengetahuan
dan pemahaman mereka saja yang hendak
dicapai, maka penerangan sudah memadai.
Akan tetapi, jika perubahan ketrampilan yang
diinginkan, maka kursus ketrampilan akan
memadai. Selanjutnya jika perubahan sikap
Model penyuluhan perikanan alternatif
yang dapat dikembangkan untuk mengubah
perilaku warga masyarakat antara lain ialah:
(1) Pemberdayaan melalui peningkatan
kemampuan masyarakat mengelola
sumber daya lokal secara partisipatif.
Warga masyarakat difasilitasi agar terlibat
dalam membuat rencana secara mandiri,
untuk mengembangkan potensi setempat.
Selanjutnya, setelah kemampuan warga
masyarakat meningkat, mereka didorong
(2) Terdapat tiga unsur utama dalam
penyuluhan perikanan yaitu sumberdaya
alam/manusia, swasta, dan pemerintah.
Sumberdaya alam (SDA) dikelola secara baik
oleh manusia yakni pelaku usaha. Agar
pelaku/pemanfaat SDA dapat menunjukkan
perilaku yang diharapkan maka kegiatan
fasilitasi melalui penyuluhan diperlukan.
Pemerintah menetapkan perangkat kebijakan
yang mengatur pemanfaatkan sumberdaya
alam termasuk perikanan. untuk bertindak
guna menjamin kebutuhan hidup keluarga dan
komunitasnya.
(3) Kemampuan individu, kelompok maupun
masyarakat tidak akan berkembang jika
tidak dibangun motivasi untuk berubah. Motivasi
merupakan unsur penting dalam
menggerakkan tindakan manusia, untuk
itu model memotivasi sasaran dapat
digunakan sebagai alternatif pendekatan
Sejalan dengan uraian dan argumentasi
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Penyuluhan perikanan hendaknya
mengutamakan kebutuhan, dan
kesempatan klien/masyarakat yang
difasilitasi.
2. Model penyuluhan hendaknya dipadukan
dengan berbagai program pembangunan
perikanan.
3. Kompetensi Penyuluh perlu ditingkatkan
sesuai perkembangan nelayan/masyarakat
4. Peran Penyuluh swadaya dapat
dikembangkan untuk memfasilitasi
pengembangan masyarakat.
5. Implikasi pendekatan partisipatif pada
kegiatan penyuluhan didasarkan pada
kondisi spesifik wilayah. Tolok ukur
keberhasilan penyuluhan perikanan antara
lain adalah peningkatan kapasitas
individu/kelompok/masyarakat pengelola
kegiatan perikanan dalam pendayagunaan
sumber daya perikanan; kemampuan
berusaha, pendapatan rumah tangga
meningkat; struktur sosial dan modal
sosial menguat; dan pengelolaan dan
dipergunakan secara tepat dan
bertanggung jawab.
sumber : "Penyuluhan Perikanan" yang ditulis oleh Siti Amanah pada pada Jurnal Penyuluhan Desember 2006, Vol. 2, No. 4 ( http://journal.ipb.ac.id/)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar